How to Cite
Share
- Abstract 212
- PDF (English) 77
- PDF (Indonesian) 114
Abstract
The impact of the COVID-19 pandemic in Indonesia, including the existence of a Village Fund refocusing policy for handling COVID-19 that for the management of Village Funds for the 2021 fiscal year, a minimum of 8 percent and 40 percent of the Village Funds realized in each village must be focused on handling COVID-19 19. This study aimed to analyze and describe the factors that influenced the Village Government in Musi Sub-District, North Central Timor Regency, in implementing the Village Fund Refocusing and Reallocation Policy during the COVID-19 pandemic. Data was collected through observation, direct interviews with informants and searching archives and documents related to research. The results of the study concluded that the implementation of the Village Fund refocusing and reallocation policies had not been implemented optimally. Factors that cause it not to be optimal are understanding and mastery of information technology systems (Village Financial Systems) and the administrative requirements needed. Another obstacle is the overlapping laws and regulations regarding the refocusing and reallocating of Village Funds during the COVID-19 Pandemic.
References
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Look Out 2020 Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. http://repositori.dpr.go.id/471/
Fritantus, Y., & Rukminingsi, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan Aids di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(1), 175–183. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/405
Jatmoko, D. (2006). Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/6731/
Kasenda, L. G. J., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Agri-Sosioekonomi, 18(1), 51–60. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/38978
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=18150
Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bdk Yogyakarta. Simposium Nasional Keuangan Negara, 424–439. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/558
Makapele, H., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan Covid-19” (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Governance, 2(1), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40647
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
Ndatangara, C. R. A., Yasintha, P. N., & Prabawati, N. P. A. (2021). Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 1–9. https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/77009/40966
Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2020). Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai. PATTIRO. https://pattiro.org/2020/06/local-governance-forum-refocusing-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai/
Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020a). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dala. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Reskyawan, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Refocusing Anggaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Universitas Muhammadiyah Makassar.
RRI. (2021). Transfer Dana Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Masuk Tahap II dan III. https//m.rri.co.id
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Widjaja, H. (2012). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. RajaGrafindo Persada.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center of Academic Publishing Service.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright (c) 2023 Yohanes Fritantus, Yoakim Rembu